“Dua komoditi besar dibidang perkebunan tersebut tidak saja dimiliki perusahaan besar negara, namun masyarakat juga memilikinya,” ujar H. Bambang Alamsyah, di Pelaihari, Rabu (25/2).
Menurutnya, untuk perkebunan karet dimiliki masyarakat seluas kurang lebih 15.000 hektar, sedangkan perusahaan memilkki kebut karet seluas kurang lebih 7.000 hektar.
,
“Sedangkan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki masyarakat seluas 12.000 hektar, perusahaan besar swasta maupun Negara seluas 80.000 hektar,” ungkapnya.
Dari kedua komoditi perkebunan tersebut, jelas dia, yang menjadi masalah adalah karet, terutama harga ti tingkat petani relative rendah sekitar Rp 65.00 perkilogram.
“Hal ini disebabkan Negara lain juga memproduksi karet seperti, India, Cina, Vietnam, Laos dan Kamboja,” terangnya.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sebut bupati, dengan melakukan perbaikan kualitas lumb di tingkat petani atau pekebun, termasuk pembentukan lembaga unit pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (UPPB).
“Tanah Laut memiliki empat unit UPPB, mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas karet petani,” tegasnya.
Kemudian, ungkap H Bambang Alamsyah, untuk komoditi kelapa sawit relatif tidak masalah karena harga ditentukan dengan jelas setiap bulan pada saat pertemuan rutin di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
Sumber : http://www.antarakalsel.com / Jumat, 27 Februari 2015